Rapat Paripurna DPRD Kukar

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara 2025–2029 diwarnai dengan pandangan kritis dari Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam rapat paripurna DPRD Kukar pada Selasa (23/9/2025). Keduanya sama-sama menekankan pentingnya pemerataan pembangunan serta transformasi ekonomi menuju arah yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Hendra, juru bicara Fraksi Gerindra, menilai bahwa kesenjangan pembangunan antarwilayah di Kukar masih menjadi persoalan mendasar. Ia menegaskan, selama ini banyak wilayah di pedalaman dan pelosok masih tertinggal dalam akses layanan dasar maupun infrastruktur ekonomi.

“Kondisi yang belum merata akan berdampak pada mobilitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir dengan strategi nyata agar kesenjangan pembangunan tidak semakin melebar,” kata Hendra.

Selain itu, Gerindra juga menyoroti lemahnya kemandirian fiskal Kukar yang masih bergantung pada transfer pusat. Hendra menekankan perlunya inovasi dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perseroda sebagai mesin penggerak PAD.

Sementara itu, Fraksi PAN lewat Syarifuddin memberikan fokus pada arah transformasi ekonomi. Menurutnya, ketergantungan Kukar terhadap sektor pertambangan tidak boleh lagi menjadi andalan utama dalam lima tahun mendatang.

“Transformasi ekonomi adalah keniscayaan. Modernisasi pertanian, perikanan, serta pengembangan industri hijau berbasis energi terbarukan harus menjadi prioritas agar Kukar tidak terjebak pada ketergantungan tambang,” tegasnya.

PAN juga mengingatkan bahwa pembangunan harus tetap berpihak pada lingkungan. Ancaman kerusakan lahan akibat aktivitas tambang dan alih fungsi hutan harus diantisipasi melalui strategi rehabilitasi yang terintegrasi dalam RPJMD.

Lebih jauh, Syarifuddin menekankan pentingnya memanfaatkan peluang hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, Kukar harus menyiapkan SDM lokal yang kompetitif melalui pendidikan, vokasi, dan pelatihan agar dapat mengambil manfaat dari geliat ekonomi baru di kawasan tersebut.

Baik Gerindra maupun PAN sepakat bahwa RPJMD Kukar 2025–2029 harus melahirkan fondasi pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggabungkan agenda pemerataan dengan transformasi ekonomi hijau, sehingga Kukar tidak hanya maju secara infrastruktur, tetapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan lingkungan dan global.(ADV)